Jayapura, – Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia resmi melakukan proses tukar guling atau hibah aset berupa pasar Skouw dan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Jumat (16/5/2025).
Proses hibah ini berlangsung di Kantor BNPP Skouw dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua, Penjabat Sekretaris Daerah beserta jajaran kepala OPD, serta Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menjelaskan bahwa hibah ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset di kawasan perbatasan.
Ia menyebutkan bahwa tanah tempat berdirinya kantor PLBN dan pasar merupakan tanah milik Pemprov Papua yang dibangun oleh dimasa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR.
“Tanah di zona inti PLBN kami hibahkan ke BNPP sebagai aset tetap mereka. Sebaliknya, BNPP menyerahkan pasar beserta fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dikelola,” jelas Ramses.
Ramses juga menekankan pentingnya penyelesaian hibah aset lain antara BNPP dengan instansi seperti Polda dan Kodam XVII/Cenderawasih agar seluruh pengelolaan barang milik negara dapat tertata rapi serta mendukung efektivitas kegiatan di kawasan perbatasan.
Menurutnya, kawasan perbatasan RI-PNG merupakan beranda terdepan negara yang harus dikelola secara efektif dan aman, serta dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
“Pasar ini nantinya akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan akan kami optimalkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Meskipun serah terima aset telah dilakukan, Gubernur Limbong meminta dinas terkait untuk melakukan pendekatan dengan para ondoafi atau ondofolo di wilayah tersebut.
“Sampaikan bahwa pasar ini sudah menjadi milik Pemprov Papua, agar mereka memahami dan mendukung aktivitas yang akan dilakukan ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi BNPP RI, Dr. Nurdin, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua atas kelancaran proses hibah, termasuk penyerahan sertifikat aset.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemprov Papua yang mendukung penuh upaya pengelolaan kawasan perbatasan di Skouw ini. Hibah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tandasnya.
Dengan dilakukannya hibah ini, diharapkan kawasan perbatasan Skouw dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif serta memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini.
